Tim Panel PBNU yang dibentuk berdasarkan hasil Rapat Pleno PBNU 2024 terus bekerja mendalami informasi dan keterangan dari sejumlah pihak untuk melakukan pendalaman mengenai hubungan PBNU-PKB. Kali ini, Tim Panel menggali informasi dan keterangan dari perwakilan Dewan Syuro PKB Jabar dan Banten yang berlangsung di Hotel Yusro, Jombang pada Senin, 12 Agustus 2024.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memberikan keterangannya terkait perkembangan terkini tentang hubungan PBNU-PKB. Berdasarkan informasi, keterangan yang dikumpulkan oleh Tim Panel—tim yang ditugaskan untuk mendalami hubungan PBNU-PKB, Gus Yahya menyimpulkan bahwa banyak desain PKB yang semakin jauh dari konsep awal yang dibangun oleh PBNU. Seperti halnya, kewenangan, fungsi dan status Dewan Syuro PKB yang perannya mengalami pemangkasan signifikan— tidak lagi seperti masa-masa awal PBNU merintis dan membangun PKB. Hal itu disampaikan Gus Yahya saat jumpa pers di kediaman Rais A’am PBNU KH Mifcathul Akhyar, di Jl. Kedung Tarukan, Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa siang, 13 Agustus 2024. Di kesempatan itu, Gus Yahya juga menyampaikan, memang benar PBNU dan PKB merupakan dua entitas yang berbeda. Namun, secara historis, doktrin maupun orientasi politiknya tidak bisa dilepaskan dari PBNU.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan bahwa koherensi organisasi adalah upaya untuk menegaskan manfaat NU untuk umat. Hal itu disampaikannya saat memberi arahan dalam Rapt Kerja dan Rapat Koordinasi Satgas Nasional GKMNU, di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Jum’at (9/8/24).
Gus Yahya melanjutkan, dengan ekosistem organisasi yang koheren maka akan bisa terlihat mana manfaat yang benar-benar dihasilkan oleh NU atau bukan. Sehingga ke depan tidak ada lagi orang atau kelompok yang memanfaatkan atau mengatasnamakan NU untuk kepentingannya.
Dalam rangka membangun ekosistem organisasi yang koheren, program Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) menjadi salah satu instrumen untuk menumbuhkan dan merawat koherensi tersebut. Karena dengan GKMNU, NU bisa melibatkan seluruh elemen, baik internal maupun eksternal hingga di tingkat rumah tangga dengan berbagai urusan yang menyangkut hajat hidup manusia dalam pelaksanaannya.
Gus Yahya menegaskan, GKMNU merupakan program yang di dalamnya bisa mengcover seluruh agenda yang berkaitan dengan urusan dan kebutuhan manusia. Selain itu, GKMNU dimaksudkan sebagai agenda yang menjadi instrumen koherensi dan kekompakan setiap lini struktur kepengurusan NU di seluruh tingkatan. Lebih jauh GKMNU akan menjadi satu washilah untuk memnuhi seluruh kebutuhan umat sehingga keberadaan dan manfaat NU betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menjelaskan posisi Nahdlatul Ulama dalam landscape politik Indonesia di tengah masyarakat yang beragam. Bahwa NU memiliki kewajiban untuk memastikan setiap program dan agenda pemerintah sampai kepada masyarakat.
Sehingga dalam rangka mengawal agenda pemerintah PBNU mengambil sikap yaitu membangun hubungan yang kooperatif dengan pemerintah yang sah, siapapun pemerintahnya.
Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya saat memberikan arahan dalam Rapt Kerja dan Rapat Koordinasi Satgas Nasional GKMNU, di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Jum’at (9/8/24).
Namun Gus Yahya menegaskan, jika agenda dan kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, maka NU akan menjadi garda terdepan untuk mengingatkan pemerintah.
Program Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) merupakan agenda yang harus bersinergi dengan Rencana Strategis (Renstra) yang dirumuskan oleh NU di setiap tingkatan. Sehingga keselarasan tersebut akan menjadi field project dan model organisasi baru yaitu Governance NU yang akan berkesinambungan di masa yang akan datang.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat memberikan arahan dalam Rapt Kerja dan Rapat Koordinasi Satgas Nasional GKMNU, di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Jum’at (9/8/24).
Dalam kesempatan tersebut Gus Yahya menjabarkan secara utuh tentang paradigma yang melatar belakangi lahirnya program GKMNU tersebut yang salah satunya ialah bagaimana NU mampu memberikan manfaat kepada umat hingga sampai di tingkat keluarga. Karena keluarga merupakan komunitas utama yang akan menentukan masa depan generasi bangsa.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya ) mengajak seluruh elemen bangsa lintas negara, budaya, dan agama untuk bergabung dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan dan keadilan demi tercapainya tatanan kehidupan internasional yang harmonis dan perdamaian di Palestina.
Menurutnya pembantaian yang terjadi di Palestina saat ini merupakan bencana umat manusia seluruhnya. Sehingga semua manusia bertanggung jawab atas perdamaian dan kemerdekaan tanah Palestina.
Gus Yahya juga menegaskan komitmen Nahdlatul Ulama sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak dan kemerdekaan Palestina. Pihaknya akan ikut berkomunikasi dengan seluruh komunitas internasional agar turut serta bergabung dalam perjuangan tersebut.
Hal itu disampaikannya saat jumpa pers bersama Penasihat Presiden Presiden Palestina Mahmoud Al-Habbash, di Plaza Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/8/24).
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya ) menegaskan penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina adalah bencana bagi seluruh umat manusia.
Hal itu disampaikannya saat jumpa pers bersama Penasihat Presiden Palestina Mahmoud Al-Habbash, di Plaza Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat, pada Kamis (8/8/24).
Kesewenang-wenangan Israel terhadap Palestina menjadi salah satu bukti dari gagalnya komunitas internasional dalam menjalankan misi kenabusiaan.
Kedatangan Mahmoud Al Habbash ke PBNU dalam rangka menggalang dukungan dari seluruh elemen untuk kemerdekaan Palestina dan NU dipercaya oleh Palestina sebagai inisiator dalam menggalang dukungan tersebut.
