Home Blog

NU Tak Boleh Berhadapan dengan Pemerintah sebagai Saingan, Tapi Harus Bermitra

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan faktor utama yang menjadi kekuatan untuk tetap bertahan dalam setiap kondisi adalah kemampuan beradaptasi. Begitupun dengan NU yang telah melewati berbagai fase peradaban telah menunjukan keberhasilannya dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan.

Hal itu disampaikan Gus Yahya saat memberikan arahan dalam Pelantikan PWNU Sumatera Selatan Masa Khidmat 2025-2030, di Griya Agung, Sumatera Selatan, pada Selasa (1/7/25).

Gus Yahya melanjutkan, seluruh agenda transformasi yang tengah dilaksanakan oleh PBNU tidak lain dan tidak bukan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin kompleks. Menurutnya, kemampuan beradaptasi tidak diukur dari seberapa kuat atau pintarnya seseorang maupun kelompok.

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga menegaskan bahwa sejak keputusan kembali ke Khittah hingga saat ini, NU tidak boleh terlibat dalam kompetisi politik kekuasaan. Meski demikian, sejak awal berdirinya, NU selalu hadir sebagai penyangga hajat hidup masyarakat luas.

Gus Yahya: Di Tengah Carut Marut Global, Indonesia Harus Jadi Solusi Perdamaian Dunia

Banyak aktor-aktor global dan negara adidaya yang bertindak semaunya hanya demi kepentingan ekslusif mereka tanpa memperdulikan stabilitas dunia internasional atas segala bentuk tindakan mereka. Perang-perang yang terjadi salah satunya merupakan ulah mereka.

Di tengah carut marutnya percaturan geopolitik yang penuh ketidakpastian ini, yang paling penting bagi Indonesia ialah membangun kesadaran Bersama agar kita bisa tetap berdiri kokoh sebagai sebuah bangsa. Apapun yang terjadi dan kita hadapi, NKRI harus tetap kokoh berdiri.

Dunia internasional saat ini membutuhkan sebuah paradigma baru yang didasarkan pada konsensus yang ditaati oleh seluruh pihak, bukan berdasakan kesimbangan kekuatan satu sama lain seperti yang kita terjadi saat ini.

Indonesia memiliki sejarah bagaimana membangun sebuah tatanan bangsa dan negara di atas konsesnsus yang disepakati oleh seluruh elemen bangsa. Indonesia juga pernah menjadi inisiator dalam membangun berbagai gerakan yang tujuannya untuk konsesnsus internasional dalam menjamin tatanan dunia yang stabil yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat menjadi narasumber dalam acara Gebyar Wawasan Kebangsaan dengan tema “Membangun Kemandirian Bangsa di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global” yang diselenggarakan oleh Lemhanas RI, di Gedung Panca Gatra Lemhanas, pada Senin, (30/6/25).

HUT Bhayangkara 79, Gus Yahya: Polisi Pondasi Ketertiban Masyarakat

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyampaikan ucapan selamat HUT Bhayangkara ke-79. Polri merupakan pondasi garda terdepan dari jalannya ketertiban hukum yang menjadi kunci dari ketertiban masyarakat.

Nilai Konstitusi Harus Dijabarkan Kerangka Operasionalnya dan Sesuai Relevansinya

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyoroti kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk menjabarkan nilai-nilai dasar konstitusi yang lebih operasional dan relevan dengan tantangan zaman.

Mengingat perkembangan zaman yang semakin pesat yang menjadikan kondisi masyarakat kita semakin kompleks. Sebut saja persoalan konflik rumah ibadah, kebebasan berekspresi, keadilan ekonomi digital yang masih terjadi dalam konteks kehidupan masyarakat kita. Belum lagi kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang tak terelakkan seperti Artificial Intelligence (AI) dan rekayasa bioteknologi.

Hal itu disampaikan Gus Yahya dalam Diskusi Forum Kramat yang bertajuk “Pentingnya Konsensus Kebangsaan”, yang dilangsungkan di Plaza Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Jum’at, (13/5/25).

Gus Yahya juga menegaskan perlunya konsensus etik, bukan hanya aturan hukum teknis yang bisa dimanipulasi demi kepentingan sempit. Ia bahkan mengusulkan agar MPR kembali mengambil peran sebagai forum pencipta konsensus bangsa, bukan sekadar voting mayoritas.

PBNU dan Persatuan Gereja Indonesia Seruan Aktualisasi Konsensus Kebangsaan

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Ketua Umum PGI Pendeta Jacky Manuputty secara tegas mendesak aktualisasi konsensus kebangsaan berbasis Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 untuk menjawab kompleksitas masalah kontemporer.

Dalam Diskusi Forum Kramat di Plaza PBNU, Jakarta Pusat, 13 Juni 2025, Gus Yahya menekankan perlunya penjabaran operasional nilai-nilai dasar konstitusi, sementara Pendeta Jacky mengingatkan ancaman polarisasi yang menggerus tradisi kerukunan bangsa.

Serangan Israel ke Iran Ancam Perdamaian Dunia

Konflik dunia memasuki babak yang makin mengkhawatirkan. Serangan Israel ke ibu kota Iran, Teheran, yang menewaskan sedikitnya empat tentara, menambah panjang daftar kekerasan global.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyuarakan keprihatinan mendalam, menyebut serangan itu sebagai gambaran nyata gagalnya tatanan sistem internasional.

Gus Yahya menyampaikan hal tersebut kepada wartawan usai diskusi mingguan Forum Kramat bertajuk “Merawat Konsensus Kebangsaan” Pada Jumat, 13 Jun 2025 di Plaza PBNU, Lantai 1, Jakarta Pusat.

Perjanjian Hudaibiyah sebagai Bukti Islam Junjung Tinggi Konsensus

Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memaparkan konsep Perjanjian Hudaibiyah sebagai contoh nyata bagaimana Islam menempatkan perdamaian dan konsensus di atas kepentingan kelompok, bahkan jika kesepakatan tersebut tampak merugikan secara sepintas.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam diskusi pakar bertema “Perjanjian Hudaibiyah sebagai Basis Argumen Kemanusiaan dalam Humanitarian Islam”, yang digelar oleh Institute for Humanitarian Islam (IFHI) secara hybrid di Sekretariat IFHI, Jl. Madiun No.16, Menteng, Jakarta Pusat, 28 Mei 2025 secara hybrid

Institute for Humanitarian Islam (IFHI) menggelar diskusi pakar bertema “Perjanjian Hudaibiyah sebagai Basis Argumen Kemanusiaan dalam Humanitarian Islam”, di Sekretariat IFHI, Jl. Madiun No.16, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, (28/5/25).

Diskusi ini dihadiri oleh puluhan akademisi dan aktivis dari berbagai latar belakang yang membahas relevansi Perjanjian Hudaibiyah dalam membangun narasi Islam yang humanis dan solutif dalam merespons konflik dan krisis kemanusiaan global.

Tanah Melayu adalah Negerinya Ahlussunah wal Jama’ah

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau masa khidmat terbatas 2024-2026, resmi dilantik, di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Selasa, (27/5/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Tonthowi Jauhari, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Sekjen PBNU H Syaifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni, Gubernur Riau Abdul Wahid, Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis, serta jajaran pengurus Lembaga dan Banom NU Riau.

Usai Surat Keputusan (SK) kepengurusan dibacakan oleh Sekjend PBNU, prosesi pengambilan baiat dipimpin oleh Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Tonthowi Jauhari.

Dalam arahannya Gus Yahya menugaskan kepada seluruh jajaran PWNU Riau yang baru saja dilantik untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi dan implementasi sistem digital dalam seluruh aktifitas NU di Riau.

Ia menegaskan bahwa mayoritas masyarakat Tanah Melayu adalah pengikut madzhab Ahlussunah wal Jama’ah (Aswaja). Sehingga dirinya mengintuksikan kepada seluruh jajaran pengurus NU di Riau agar mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk tanah Melayu.

Calon Jemaah adalah Orang Paling Berhak atas Dana Kemaslahatan Haji

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengungkapkan aspek perkhidmatan (layanan) terhadap jemaah merupakan hal paling penting yang harus diutamakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH RI) daripada aspek-aspek lainnya dalam pengelolaan dana haji.

Hal itu disampaikannya saat penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPKH RI dan PBNU, yang dilangsungkan di lantai 8 Gd. PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (26/5/25).

Lebih lanjut, Gus Yahya mengusulkan terkait dana kemaslahatan yang dikelola oleh BPKH harus difokuskan untuk benefit (kemanfaatan) bagi calon jemaah haji yang sedang menunggu antrian, karena mereka adalah yang pertama-tama lebih berhak atas dana haji itu daripada pihak lainnya.

Jika Pemimpin Buruk, yang Susah ya Rakyat Sendiri

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengajak masyarakat untuk mendukung dan mendoakan pemerintah agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Begitupun kepada pemerintah, dirinya menghimbau agar dalam menjalankan kepemimpinannya benar-benar berpihak kepada rakyat.

Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan Pidato Kebangsaan dalam acara Istighosah Kebangsaan yang digelar oleh Wali Kota Gorontalo, di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Kamis malam, (22/5/25).

Mantan Juru Bicara Gusdur tersebut mengingatkan jika masayarakat mendoakan pemeimpin/pemerintah dan doa itu diijabah oleh Allah, maka yang akan mendapatkan dampaknya ialah masayarakat sendiri yang akan mengalami kesusahan karena memiliki pemimpin yang buruk.

96,572FansLike
99,303FollowersFollow
44,800FollowersFollow
620,000SubscribersSubscribe